SANANA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Sula melalui Dinas Pendidikan (Disdik) menggelar Sosialisasi dan Advokasi Bidang Pendidikan Tahun 2025 terkait pembentukan operator verifikasi dan validasi Anak Tidak Sekolah (ATS) serta Anak Berisiko Putus Sekolah (ABPS).
Kegiatan yang berlangsung di Hotel Beliga, Desa Fagudu, Kecamatan Sanana, Rabu (1/10/2025) ini mengangkat tema “Kolaborasi Lintas Sektor Wujudkan Kepulauan Sula Bebas Anak Putus Sekolah”. Sebanyak 80 operator desa se-Kepulauan Sula mengikuti kegiatan tersebut, dengan menghadirkan narasumber dari Disdik, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD).
Ketua Panitia, Arizal Buamona, menjelaskan kegiatan ini merupakan bagian dari program kerja Disdik tahun 2025 yang selaras dengan visi pemerintah daerah dan prioritas wajib belajar 13 tahun. Tujuannya, kata dia, untuk menekan angka ATS sekaligus meningkatkan akses pendidikan bermutu bagi seluruh anak di Kepulauan Sula.
Berdasarkan Data Induk Kemendikdasmen Tahun 2025, jumlah ATS di Kepulauan Sula mencapai 2.789 anak dengan rincian: 1.897 anak belum pernah bersekolah, 471 anak putus sekolah (drop out), dan 421 anak lulus namun tidak melanjutkan pendidikan. “Permendikbud Ristek Nomor 46 Tahun 2023 menegaskan pemerintah daerah wajib melakukan identifikasi, verifikasi, dan validasi ATS. Sosialisasi ini adalah langkah awal untuk mewujudkannya,” ujar Arizal.
Ia menekankan pentingnya kesadaran semua pihak untuk menuntaskan persoalan anak putus sekolah. “Semoga kolaborasi lintas sektor ini berlanjut demi terwujudnya generasi Sula yang cerdas, berkarakter, dan berdaya saing menuju Generasi Emas 2045,” tandasnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Muhlis Soamole yang diwakili Asisten II Setda Kepulauan Sula, H. Zaidun, menegaskan bahwa penanganan ATS tidak bisa hanya dibebankan kepada Dinas Pendidikan. “Diperlukan dukungan lintas sektor, mulai dari perangkat daerah, kepala desa, tokoh masyarakat, hingga orang tua. Semua harus berkoordinasi agar lahir solusi yang tepat dan berkelanjutan,” tegasnya.
Ia juga menyoroti minimnya pemahaman masyarakat terhadap program pendidikan seperti PIP, KIP, beasiswa, maupun jalur afirmasi. Menurutnya, advokasi dan edukasi harus menyentuh hingga tingkat keluarga agar tidak ada anak yang tertinggal dari bangku sekolah.
“Kita punya visi besar, menjadikan Sula cerdas, inklusif, dan tidak meninggalkan satu anak pun di belakang. Mari jadikan kegiatan ini sebagai momentum perubahan, bukan sekadar diskusi, tapi harus ditindaklanjuti dengan aksi nyata di lapangan,” ajaknya.
Di akhir sambutannya, Zaidun menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia, narasumber, dan peserta. “Semoga Allah SWT senantiasa membimbing langkah kita dalam membangun generasi Kepulauan Sula yang cerdas, mandiri, dan berdaya saing,” tutupnya.
