TIDORE – Sebanyak 100 tenaga kerja konstruksi di Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara, mengikuti pembekalan dan uji sertifikasi tenaga kerja konstruksi melalui program padat karya yang diselenggarakan Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
Kegiatan yang difasilitasi Balai Jasa Konstruksi Wilayah VII Jayapura tersebut dipusatkan di halaman Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tidore Kepulauan, Rabu 18 November 2026.
Wali Kota Tidore Kepulauan yang diwakili Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Rudi Ipaenin, secara resmi membuka kegiatan tersebut.
Dalam sambutannya, Rudi menyampaikan apresiasi kepada Kementerian PU melalui Balai Jasa Konstruksi Wilayah VII Jayapura atas penyelenggaraan program yang dinilai menjadi bentuk perhatian pemerintah terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), khususnya tenaga kerja konstruksi di daerah.
Menurut dia, sektor konstruksi memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan daerah. Karena itu, berbagai pembangunan infrastruktur harus ditunjang tenaga kerja yang memiliki keterampilan, kompetensi, dan profesionalisme.
“Sektor konstruksi merupakan salah satu sektor penting dalam mendukung pembangunan daerah. Berbagai pembangunan infrastruktur membutuhkan dukungan tenaga kerja konstruksi yang memiliki keterampilan, kompetensi, dan profesionalisme,” ujarnya.
Ia menegaskan, keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan anggaran dan infrastruktur, tetapi juga kualitas sumber daya manusia yang mengerjakannya.
Tenaga kerja konstruksi, lanjut Rudi, tidak hanya dituntut memiliki kemampuan teknis, tetapi juga harus memahami standar mutu, keselamatan dan kesehatan kerja (K3), serta prosedur pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan.
Dalam kegiatan tersebut, peserta mengikuti pembekalan dan uji kompetensi untuk jabatan kerja tukang pasang bata dan plesteran. Keterampilan tersebut dinilai penting dalam pekerjaan konstruksi bangunan gedung karena membutuhkan ketelitian, ketepatan, dan pemahaman terhadap standar teknis untuk menghasilkan bangunan yang kuat, rapi, dan berkualitas.
Rudi juga menilai program padat karya memiliki nilai strategis karena tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga membuka kesempatan kerja dan meningkatkan keterampilan masyarakat setempat.
“Melalui program seperti ini, masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat pembangunan, tetapi juga dapat terlibat secara langsung sebagai pelaku pembangunan,” katanya.
Ia berharap kegiatan tersebut mampu meningkatkan keterampilan tenaga kerja lokal, memperluas peluang kerja, meningkatkan daya saing, serta mendorong tersedianya tenaga kerja konstruksi yang kompeten dan bersertifikat.
Menurut Rudi, sertifikat kompetensi bukan sekadar dokumen administratif, melainkan pengakuan terhadap kemampuan seseorang dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai standar yang telah ditetapkan.
“Sertifikat kompetensi bukan sekadar dokumen atau persyaratan administratif, melainkan merupakan pengakuan atas kemampuan dan keterampilan seseorang dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai standar yang telah ditetapkan,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah VII Jayapura, Chandra Permana, mengatakan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PU sebagai pembina jasa konstruksi berkewajiban mendukung pembangunan melalui berbagai program prioritas strategis nasional.
Salah satu upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan jumlah sumber daya manusia konstruksi yang kompeten dan bersertifikat, termasuk melalui program padat karya.
Menurut Chandra, program padat karya menjadi instrumen penting untuk memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat. Selain membuka lapangan pekerjaan, program tersebut juga diharapkan mampu mengurangi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat lokal.
“Melalui kegiatan ini, tenaga kerja lokal diharapkan memperoleh Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) sebagai jaminan mutu sekaligus perlindungan hukum, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi,” ujarnya.
Anggota Komisi V DPR RI daerah pemilihan Maluku Utara, Irene Yusiana Roba Putri, yang mengikuti kegiatan secara daring melalui Zoom Meeting, juga menekankan pentingnya kompetensi dan sertifikasi bagi tenaga kerja konstruksi.
Menurut Irene, pembangunan tidak hanya berorientasi pada hasil fisik berupa bangunan yang kokoh dan megah, tetapi juga membutuhkan dukungan tenaga kerja yang kompeten, profesional, dan memiliki sertifikat keahlian.
“Sertifikasi bukan sekadar pemenuhan dokumen, tetapi bentuk pengakuan resmi terhadap kompetensi, keahlian, dan keterampilan yang dimiliki setiap tenaga kerja. Sertifikasi juga menjadi jaminan terhadap mutu pekerjaan serta penerapan K3 di lapangan,” kata Irene.
Ia menjelaskan, kegiatan tersebut menyasar tenaga kerja konstruksi yang telah memiliki pengalaman sebagai tukang bangunan, tetapi belum mengantongi sertifikat kompetensi.
Irene berharap seluruh peserta mengikuti pembekalan dan uji sertifikasi dengan sungguh-sungguh, disiplin, serta mampu menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dalam setiap pekerjaan konstruksi.
Melalui kegiatan ini, diharapkan semakin banyak tenaga kerja lokal di Kota Tidore Kepulauan yang memiliki kompetensi terstandar dan sertifikat resmi sehingga mampu meningkatkan daya saing serta berkontribusi lebih besar dalam pembangunan infrastruktur di daerah.(*)






