MARASAI.iD – Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Maluku Utara, akan mendorong peningkatan Sumber Daya Manusia Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
“Dikarenakan, terhambatnya pelaksanaan pengadaan barang dan jasa akibat dari minimnya SDM PPK,” ungkap Kepala BPBJ Malut, Abdul Farid Hasan, Senin, (27/05/2024).
Saat ini, kata Farid, saat ini hanya ada tiga orang di Pemprov Malut yang memiliki sertifikat kompetensi. Hal yang sama juga dirasakan Pemda kabupaten/kota.
“Itu sebabnya peningkatan SDM PPK sangat penting. Minimnya SDM PPK ini juga telah menjadi isu nasinal,” akunya.
Selain itu, Farid bilang, pelaksanaan pengadaan di Pemprov Malut juga dikarenakan ada regulasi terkait dengan PPK.
Farid menambahkan, untuk peningkatan SDM PPK ini, pihaknya akan melibatkan seluruh OPD. “Dijadwalkan Kamis besok, kita undang masing-masing OPD untuk memberikan edukasi terkaitr syarat pengangkatan PPK. Karena hemat kami, pengangkatan PPK harus sah secara hukum,” pungkasnya.
